Kepala Bappeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam, menjelaskan bahwa Rakor ini adalah implementasi dari Permendgari Nomor 53 Tahun 2020 yang menekankan penyelarasan kerja antara tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, pertemuan ini juga merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.